PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII berpartisipasi pada rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka, yaitu Business Forum bertajuk “Innovative Financing: Unlocking Opportunitiesfor Sustainable Development” yang dilaksanakan di Paviliun Indonesia, area World Expo 2025 Osaka Jepang, Senin (19/5).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi PT PII dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI tersebut menjadi ajang penting untuk menggali strategi pembiayaan infrastruktur masa depan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berakar pada keberlanjutan, inklusivitas, dan ketangguhan.

Dihadiri oleh para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan dan mitra internasional, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai pertemuan dalam rangka penjajakan peluang kolaborasi antara Lembaga Pemerintah serta Perusahaan Indonesia tersebut dengan beberapa mitra strategis internasional khususnya perusahaan-perusahaan asal Jepang.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menegaskan pentingnya forum ini untuk kolaborasi antara Indonesia dan Jepang dalam rangka menggali pembiayaan proyek infrastruktur hijau.

“Kami tidak hanya mencari investasi, kami mencari mitra yang memahami bahwa infrastruktur harus tahan terhadap masa depan. Jepang, dengan pengalaman Quality Infrastructure-nya, adalah contoh bagaimana nilai dan ketangguhan bisa berjalan seiring,” ujar Heri Akhmadi dalam sambutan pembukanya.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp 10.303 triliun. Kebutuhan investasi yang sangat besar ini mendorong pentingnya penguatan strategi pembiayaan inovatif yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan publik, tetapi juga memaksimalkan peran sektor swasta dan mitra pembangunan.

Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan inovatif dan partisipatif sebagai pilar utama strategi pembiayaan 2025–2029. Putut Hari Satyaka, Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, menjelaskan bahwa Indonesia tak lagi hanya berbicara soal regulasi, tapi juga soal menciptakan ruang dialog dan keberanian bereksperimen termasuk di level pemerintah daerah.

“Inovasi kami tidak berhenti di pusat. Di daerah, banyak kepala daerah mulai mengembangkan pendekatan kreatif, dari land value capturehingga local green bonds. Yang penting adalah sinerginya, kita bangun ekosistem, bukan hanya proyek,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana yang menjadi salah satu panelis menyampaikan peran PT PII dalam mendukung target pembangunan nasional dengan meningkatkan kepercayaan investor melalui alokasi risiko yang fair antara pemerintah dengan badan usaha dan meningkatkan bankabilitas proyek, serta penjelasan terkait skema penjaminan pemerintah pada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan proyek-proyek potensial di sektor-sektor strategis seperti layanan kesehatan, air bersih, dan energi terbarukan.

“Penjaminan bukan hanya suatu bentuk The riskingmelainkan juga bentuk komitmen pemerintah terhadap investasi yang dilakukan melalui skema KPBU. Saat pemerintah menjamin sebuah proyek, hal tersebut merupakan sinyal kuat bagi investor untuk masuk berinvestasi. Kemudian, Saat jaminan itu didesain sesuai dengan kebutuhan investor dan dengan prinsip keberlanjutan, maka kepercayaan investor termasuk dari Jepang diharapkan akan meningkat,” jelas Andre.

Sementara itu, dari sisi Kementerian Keuangan, pembahasan menyoroti urgensi menciptakan ekosistem fiskal yang tidak hanya ramah investor, tapi juga mendorong transisi hijau.

Riko Amir, yang mewakili Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan,menyampaikan bahwa integrasi prinsip ESG dalam proyek-proyek publik kini menjadi hal yang tak bisa ditawar.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek yang didukung negara, baik melalui insentif atau penjaminan,memenuhi standar keberlanjutan. Di sinilah peran kolaborasi dengan mitra sektor swasta dan komunitas internasional, menjadi sangat relevan,” ujar Riko.

Setelah diskusi panel tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan networkingdan tur Paviliun Indonesia, dimana peserta bisa melihat langsung potensi proyek dan peluang kolaborasi. Business Forum ini tak hanya menjadi tempat diskusi, tapi juga landasan awal bagi langkah-langkah nyata menuju ekosistem pembiayaan yang lebih inovatif, hijau, dan inklusif.

• ·Perkara UAS dan Singapura, Pakar Politik Minta Pemerintah Detailkan UU Radikalisme: Bagaimanapun...
• ·OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah
• ·Jemaah Haji Indonesia Bakal Diantar Jemput Bus Shalawat Inklusif dari Hotel ke Masjidil Haram
• ·Wabah Campak Menggila di Eropa dan Amerika Gegara Antivaksin, Menkes Mewanti
• ·Pertamina dan Serikat Pekerja Teken Kerja Sama, Menaker: Ini Bisa jadi Contoh Perusahaan Lain
• ·Alasan Habiburokhman Mau Jadi Penjamin Mahasiswi ITB Tersangka Meme Jokowi
• ·Nestapa Johnny Plate: PK Ditolak MA, Tetap Dibui 15 Tahun dalam Kasus BTS Kominfo
• ·Link dan Cara Daftar Jalur Mandiri PNJ 2025, Segini Besaran Biaya Pendaftarannya
• ·Kunjungi BNPB, Heru Budi Disarankan Desain Gedung Pemerintahan Tahan Gempa 7 SR
• ·Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima Cabut Perintah Prajurit TNI Amankan Kejati dan Kejari
• ·OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah
• ·Maskapai Mulai Pakai AI untuk Kurangi Delay Penerbangan
• ·Holywings Dinilai Keterlaluan, Muhaimin: Jangan Berhenti di Staf, Usut Sampai Manajemen!
• ·Link dan Cara Daftar Jalur Mandiri PNJ 2025, Segini Besaran Biaya Pendaftarannya
• ·Dorong Indonesia jadi Pemain Utama Global Industri Halal, Ini Strategi Kemenperin
• ·BPOM Terlibat dalam Penanganan Keracunan MBG, Apa yang Dilakukan?